OJK Dorong Bank Daerah Segera Melantai di Bursa Efek Indonesia

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong Bank Pembangunan Daerah atau BPD segera mencatatkan sahamnya di pasar modal. Sebab, hal ini tidak hanya bermanfaat bagi pengembangan BPD, tapi juga untuk memperdalam keuangan negara.

Koordinator LJK Wilayah Timur pada Deputi Komisioner Pengawas Perbankan IV OJK, Toto Zurianto, mengatakan dengan masuknya BPD ke pasar modal diharapkan bisa membantu pendanaan dan modal untuk lebih berperan dalam pembangunan.

"Saya pikir ketika kita ada upaya akselerasi BPD ke bursa, ini sumbangan penting kita. Terutama perbankan daerah dituntut bertanggung jawab bisa memberikan sumbangan ke pembangunan Indonesia berap pun jumlahnya," kata Toto di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Kawasan Sudirman, Jakarta, Jumat (26/10).

Menurut Toto, Indonesia membutuhkan banyak dana pembangunan misalnya untuk infrastruktur. Selama ini, kata Toto, dana APBN tidak cukup untuk menopang semua kebutuhan tersebut, sehingga menjadi tanggung jawab semua pihak termasuk BPD.

Selain mendukung perekonomian nasional, masuknya BPD ke pasar modal dinilai menjadi awal perubahan dari kondisi perbankan tradisional ke modern. Sebab, dengan masuk pasar modal perbankan harus lebih transparan dalam mengelola perusahaan.

“Ketika kita ke BEI kita dituntut untuk berikan transparansi dan pengelolaan sama seperti perusahaan dan bank besar lainnya,” ujarnya.

Baca Juga :

Saat ini, baru tiga BPD yang telah melantai di Bursa Efek Indonesia, yakni Bank Bank Jawa Barat Banten (BJB), Bank Jatim dan Bank Banten.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Bank Daerah (Asbanda) Kresno Sediarsi menilai ada peluang besar bagi BPD untuk melantai di pasar modal. Sebab, total aset seluruh BPD saat ini sudah mencapai Rp 670 triliun.

"BPD ini sebetulnya kalau jadi satu bukan suatu lembaga keuangan yang kecil karena aset Rp 670 triliun kalau ditotal. Jadi kalau dibandingkan itu ya kita ini lima besar bank di Indonesia," ujarnya. Menurut dia, dengan masuk ke pasar modal, BPD bisa mendapatkan alternatif permodalan yang lebih baik.

Meski demikian, Kresno menilai perlu adanya tambahan pemahaman kepada stakeholder BPD mengenai alternatif permodalan melalui pasar modal. Misalnya dengan mengadakan workshop untuk para stakeholder.

"Stakeholder kita itu ada dua pihak yang sama-sama kuat, yaitu Pemprov, Pemkab, Pemkot, dan anggota dewannya. Ini dua hal yang memang harus sama-sama memahami adanya hal seperti ini," tandasnya.

Let's block ads! (Why?)