TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Kresno Sediarsi menyebut sejumlah kendala bagi BPD untuk bisa menjadi perusahaan terbuka. Salah satu kendalanya, kata dia, adalah meyakinkan pemilik saham.
Simak: BPD Didorong Segera Melantai di BEI, Ini Alasannya
"Karena shareholder kita itu, ada eksekutif dan legislatif di daerah," ujar Kresno di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jumat, 26 Oktober 2018.
Pemegang saham BPD, kata Kresno, terhitung banyak, mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten, hingga kota. "Ada yang jumlahnya sampai 33, ada yang 20."
Lantaran pemegang saham BPD cukup besar, Kresno mengatakan persiapan untuk menjadi perusahaan terbuka pun mesti konferhensif. Khususnya terkait komunikasi dengan para pemegang saham.
Oleh karena itu, Kresno berharap semua pemangku kepentingan di bidang pasar modal bisa membantu untuk memberi penjelasan terkait perusahaan terbuka. "Supaya lebih mudah dipahami," kata dia.
Kresno meyakini keuntungan yang diperoleh BPD apabila menjadi perusahaan terbuka dan sahamnya bisa dimiliki publik, maka pengembangan pendalaman keuangan Indonesia di daerah bisa semakin baik.
"Masyarakat di daerah bisa membeli saham perusahaan Badan Usaha Milik Daerah, khususnya BPD," tutur Kresno.
Belakangan BPD memang didorong untuk menjadi perusahaan terbuka. Upaya itu dipercaya bisa mendorong pertumbuhan perusahaan di daerah. "BPD punya peran penting merupakan motor perkembangan pembangunan, dunia usaha," ujar Direktur Bursa Efek Indonesia I Gede Nyoman Yetna
Nyoman mengatakan BPD kerap terbatas suntikan modal. Padahal, pembiayaan terus meningkat. Oleh karena itu, pasar modal dapat menjadi solusi terkait pembiayaan tersebut. "Saat ini ada 665 perusahaan tercatat memanfaatkan pendanaan di pasar modal, adapun 11 perusahaan tercatat merupakan BPD," ujar Nyoman. Total ada tiga perusahaan yang sudah menjadi perusahaan terbuka dari 27 BPD di Indonesia.
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Ini Ganjalan BPD untuk Melantai di Bursa Efek Indonesia"
Post a Comment